Monday, August 28, 2006

Berbagai Artikel Bank Syariah

Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah


Walau Indonesia sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi. Anda tentu pernah mendengar istilah bank syariah, atau, lebih luas lagi ekonomi berbasis syariah. Bahkan boleh jadi, banyak di antara Anda yang sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Sebagian dari Anda ada yang menganggap bank syariah hanya untuk komunitas muslim. Apakah benar demikian, bank syariah hanya diperuntukan bagi kaum muslim saja? Maaf, Anda salah besar bila beranggapan seperti itu. Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya Anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Prinsip-prinsip Dasar Prinsip titipan atau simpanan—Al-wadi’ah
Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masya-rakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

Prinsip bagi hasil (Profit-sharing)Al-Mudharabah
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,
di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.
Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

Al-Musyarakah
Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

Prinsip Al-Murabahah
Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan Anda membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional Anda akan dikenakan bunga dan Anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang Anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada Anda. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada Anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus Anda bayarkan relatif lebih tetap.Tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip perbankan syariah, yang kami uraikan di atas merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dikenal di perbankan syariah.
Perbedaan Bank Syariah Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah de-ngan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi’ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Demikianlah ulasan kami kali ini seputar produk perbanak syariah. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan dan alternatif sarana investasi.

Hukum Bunga Bank

Hukum bunga bank menurut jumhur ulama adalah haram sebab, ia jelas-jelas merupakan riba. Dalilnya adalah QS. 2: 275. (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta perderan uang yang beroperasi disesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk dalam Bank Syariah, misalnya: giro, tabungan, deposito, inkaso, transfer, Lc, surat berharga, safe deposit box, pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, sewa, dsb. Perbedaan Bank Syariah dan bank konvensional 1. Dari segi falsafah, bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan). Sementara, bank konvensional berdasarkan bunga. 2. Dari segi operasional, dana masyarakat dalam bank syariah berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sementara, pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Selain penyaluran bank syariak pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sementara, penyaluran pada bank konvensional tidak mempertimbangkan unsur kehalalan. 3. Dari segi organisasi bank syariah memilih dewan pembina syariah. Sementara dalam bank konvensional, tidak. Perbedaan bunga (dalam bank konvensional) dan bagi hasil (dalam bank syariah): 1. Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sementara, besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang/modal yang dipinjamkan. Sementara, rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tidak peduli apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi. Sementara, dalam bagi hasil untung dan rugi ditanggung bersama. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat/keadaan ekonomi sedang boming. Sementara jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 5. Eksistensi bunga diragukan atau bahkan dikecam oleh umat Islam. Sementara, tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Saatnya Bank Syariah Garap Pasar Mengambang

DALAM suatu diskusi perbankan syariah beberapa waktu lalu di Jakarta, ahli pemasaran Rhenald Kasali mengatakan, bank syariah sudah saatnya meninggalkan pola pikir yang mengedepankan masalah halal-haram dan bunga-riba dalam mengenalkan bank syariah kepada masyarakat. Menurut dia, perbankan syariah sudah seharusnya menonjolkan hal-hal yang lebih universal dan populer di masyarakat.
HAL itu harus dilakukan karena bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, bukan syariah loyalis, tapi pasar rasional yang juga memikirkan untung-rugi jika menabung atau meminjam uang ke bank syariah, katanya.
Menurut dia, bagi masyarakat, yang terpenting adalah imbal hasil yang menarik serta keunggulan-keunggulan lainnya, seperti pelayanan dan kemudahan akses.
Lebih jauh, Rhenald menjelaskan, untuk iklan pun, harus dibuat sepopuler mungkin sehingga bisa dinikmati kalangan luas dan bukan hanya umat Islam yang loyalis, seperti iklan-iklan yang menonjolkan sisi agama. Bahkan, kalau perlu, secara perlahan istilah-istilah yang dipakai untuk produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah diganti dengan bahasa Indonesia seperti jual-beli, bagi hasil, dan sewa.
Apa yang dikemukakan Rhenald sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pengamat perbankan syariah Adiwarman A Karim bersama lembaga penelitiannya.
Berdasarkan potensi pasar, Karim membagi atas tiga golongan, yaitu pasar loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah, pasar yang mengambang (floating market) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, dan pasar loyalis konvensional atau pasar yang fanatik terhadap bank bersistem konvensional.
Menurut Karim, saat ini bank syariah masih cenderung menggarap pasar loyalis syariah. Padahal, berdasarkan hasil penelitiannya, potensi pasar loyalis sebesar Rp 10 triliun akan habis pada semester I tahun 2004. "Semester I 2003 sudah mencapai Rp 4 triliun, dan di akhir tahun 2003 angkanya diperkirakan sudah mencapai Rp 5 triliun," katanya.
Dengan demikian, jika ingin bertahan hidup dan melebarkan sayap, mau tak mau bank syariah harus mulai membidik pasar mengambang yang potensinya mencapai Rp 720 triliun. Adapun potensi pasar loyalis konvensional sekitar Rp 200-an triliun.
INILAH salah satu terobosan yang perlu dilakukan untuk membuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bisa berjalan lebih cepat lagi. Memang tak dapat dimungkiri, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat.
Sampai Mei 2003, total aset perbankan syariah mencapai Rp 5 triliun, tumbuh sekitar 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, porsi aset perbankan syariah baru 0,44 persen dari aset perbankan nasional.
Bahkan, sekarang bank syariah tidak hanya diminati investor lokal, tetapi juga asing. Buktinya, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia, bank asing yang bermarkas pusat di Hongkong, akan membuka unit syariah.
Unit Usaha Syariah HSBC akan menyusul kelahiran unit syariah Bank IFI, BNI, Bank Jabar, BRI, Danamon, Bukopin, dan BII. Selain unit usaha syariah, terdapat dua bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.
Sebelum di Indonesia, HSBC telah membuka unit syariah di sejumlah negara, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab.
Karim mengatakan, masuknya bank asing dalam industri perbankan syariah akan semakin memicu pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Alasannya, bank asing cenderung membidik pasar korporasi dan kelas menengah ke atas yang masuk dalam segmen pasar mengambang atau tidak fanatik terhadap satu jenis bank.
"Itu akan menjadi katalisator bagi bank syariah domestik untuk juga menggarap segmen pasar mengambang," katanya.
SELAIN tantangan untuk menggarap pasar mengambang yang tentu lebih sulit dibandingkan pasar loyalis syariah, sejumlah kendala juga tengah mengadang bank syariah.
Salah satu kendala yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tudingan yang mengatakan bank syariah hanya sekadar perbankan konvensional yang ditambahi label syariah. Tudingan itu muncul karena banyaknya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah yang dilakukan perbankan syariah.
Namun, menurut Didin Hafidhuddin, anggota Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan. Bagaimanapun, menurut dia, bank syariah merupakan sistem yang baru berkembang di Indonesia.
Hal ini pun sejalan dengan salah satu prinsip dalam Islam. Jika tak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya.
Tantangan lainnya, adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
Sebelumnya, Bank Indonesia juga meminta perbankan syariah meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang saat ini porsinya masih kecil. Alasannya, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.
Ihwal keadilan dan ketidakadilan dalam sistem perbankan ini, Menko Kesra Jusuf Kalla pernah mengemukakan kasus antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Pengusaha besar menikmati kredit yang besar jumlahnya dengan bunga kecil. Sementara pengusaha kecil yang butuh kredit dalam jumlah kecil, bahkan tidak ada apa- apanya dibanding kredit yang kadang dengan mudah diperoleh pengusaha besar, justru harus menanggung bunga kredit yang sangat berat.
"Saat ini kami memang terus mendorong agar bank syariah meningkatkan pembiayaan bagi hasilnya. Salah satu caranya adalah memberikan pelatihan kepada bank bagaimana memberikan pembiayaan bagi hasil yang baik kepada nasabah,] kata Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Harisman.
Dalam sistem perbankan syariah, terdapat sejumlah jenis pembiayaan (disebut kredit dalam sistem konvensional) antara lain jual beli (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah).
Berdasarkan data BI sampai bulan April 2003, dari total pembiayaan Rp 3,86 triliun, porsi pembiayaan bagi hasil hanya sekitar 16,5 persen atau Rp 637 miliar. Jenis pembiayaan terbesar adalah murabahah dengan porsi mencapai 70 persen dari total pembiayaan.
Jenis pembiayaan bagi hasil sendiri ada dua macam, yaitu musyarakah dan mudharabah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memberikan modal dan tenaga untuk kemajuan usaha. Adapun dalam mudharabah, bank memberikan 100 persen dana, tetapi tidak ikut serta mengelola usaha.
Sesuai namanya, hasil keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Jika usaha maju, keuntungan bank makin besar dan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang tidak mempertimbangkan besar kecilnya keuntungan nasabah.
Dari porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 16,5 persen, porsi mudharabah 14,57 persen. Harisman mengatakan, pembiayaan bagi hasil menuntut kesiapan bank sehingga tidak bisa dipaksakan. Pembiayaan bagi hasil membutuhkan pengawasan dan memiliki risiko yang lebih besar.
"Contohnya, bank harus secara rutin meneliti laporan keuangan nasabah, sehingga mereka bisa mengetahui sejauh mana keuntungan nasabah," katanya.
Sementara risikonya, nasabah tidak jujur dalam membuat laporan keuangan dengan melaporkan keuntungan yang lebih kecil.
Sementara Direktur Tazkia Investindo Utama Muhammad Syafii Antonio mengatakan, pembiayaan bagi hasil akan meningkat seiring perkembangan bank syariah.
"Saat ini, kan, pelaku bank syariah masih belajar. Sementara pembiayaan bagi hasil berisiko tinggi. Jadi, wajar bank saat ini memilih skim yang lebih aman, yaitu jual beli," katanya.
Direktur Bank Syariah Mandiri Nana M Somantri mengatakan, bank masih sulit memberikan pembiayaan bagi hasil karena skim ini menuntut adanya keterbukaan antara bank dan nasabah. "Saat ini belum semua pengusaha siap ke arah itu. Mereka umumnya ingin skim yang lebih sederhana seperti murabahah," katanya.
Selain itu, Nana mengakui, saat ini bank masih memerlukan tenaga dan keahlian yang lebih untuk menjalankan pembiayaan bagi hasil. Bank harus menguasai pertanian jika ingin memberikan pembiayaan usaha pertanian. (M Fajar Martha)


TEMPO Interaktif, Banten:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai keharaman bunga bank akan meningkatkan pengalihan dana bank konvensional menjadi dana syariah. Simulasi penelitian Bank Indonesia memprediksikan tahun depan bank-bank konvensional akan mengalihkan dananya menjadi dana syariah hingga 11 persen.Jumlah 11 persen itu sekitar Rp 88 triliun dengan menghitung dana yang berputar di bank konvensional saat ini sebesar Rp 800 triliun. "Tapi tanpa fatwa MUI itu pun perkembangan dana bank syariah memang sudah besar," kata peneliti pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, Endang Kurnia Saputra dalam pelatihan wartawan ekonomi di Anyer, Banten, Jumat (20/12).Karena itu, kata Endang, tahun 2004 bank-bank syariah akan kebanjiran dana. "Angkanya bisa tembus Rp 20 triliun," katanya. Angka ini merupakan aset syariah di luar prediksi Bank Indonesia sebesar 11 persen. Selain lonjakan dana di bank-bank syariah yang sudah ada, awal tahun depan juga akan berdiri bank syariah baru bernama Bank Syariah Indonesia yang mempunyai aset syariah Rp 5,5 triliun. Mendapat lonjakan dana sebesar itu, ujar Endang, perbankan syariah masih akan menyimpan dananya di Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SBI Wadiah berbeda dengan SBI yang dijadikan investasi oleh perbankan konvensional. Jika SBI memakai suku bunga satu atau tiga bulanan, SBI Wadiah memakai sistem bagi hasil dengan pemberian "bonus" dari sejumlah dana yang ditanamkan perbankan syariah. "Mereka akan menanamkan dananya di SWBI, sebelum menemukan celah berinvestasi yang menguntungkan seperti sektor perdagangan atau pembiayan konsumsi," katanya. Selain SWBI perbankan syariah diperkirakan juga akan menanamkan investasinya di sektor ritel dan perdagangan. "Sektor otomotif itu luar biasa besar," kata Endang. Penjualan otomotif di bank syariah tidak memakai sistem bunga seperti halnya di bank konvensional. Para nasabah itu akan membeli sepeda motor, misalnya, dengan jumlah yang lebih tinggi dibanding harga pasar. Selisih harga itu yang akan menjadi keuntungan bagi bank syariah yang bersangkutan.Pemanfaatan sektor ritel dan perdagangan, kata Endang, disebabkan infrastruktur perbankan syariah belum terlalu memadai hingga saat ini. Sertifikat Wadiah BI sendiri baru diluncurkan pada Maret 2002 lalu. "Mereka masih berkutat di sektor small and medium enterprises," katanya.Menurut Endang, pertumbuhan pesat dana perbankan syariah yang tak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai akan menimbulkan efek negatif juga. Katanya, ekspansi perbankan syariah yang terkonsentrasi di sektor ritel dan perdagangan akan menyebabkan pembiayaan konsumsi menjadi tidak produktif. Praktek perbankan syariah lebih menguntungkan para nasabahnya. Hal itu ditunjukan dengan semakin tingginya nilai bagi hasil di perbankan syariah sejak awal 2003. Selisih bagi hasil dibanding bunga bank di perbankan konvensional mencapai dua persen lebih tinggi. Bagja Hidayat — Tempo News Room

Tantangan Manajemen Risiko Bank Syariah

Tanggal: 04 Nov 2005
Sumber: InfoBankNews.com

Pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank-bank syariah? *TEDY FARDIANSYAH IDRIS PORAK-PORANDANYA sistem perbankan nasional akibat dihantam krisis 1998 silam masih berdampak hingga hari ini. Lahirnya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 2004 serta konsolidasi yang mungkin diwarnai dengan gelombang merger dan akusisi merupakan salah satu konsekuensi yang akan kita saksikan bersama-sama. Buruknya manajemen risiko (risk management) disebut-sebut sebagai salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan banyak bank rontok dan memperparah keadaan pada saat krisis. Saat ini, regulasi perbankan nasional terus bertambah dan konsolidasi perbankan tengah dijalankan. Salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya tahan bank terhadap segudang risiko yang menghantui. Topik manajemen risiko memang tengah naik daun. Dan, sekarang, lembaga keuangan, termasuk bank, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus menaruh perhatian besar pada cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Bicara mengenai manajemen risiko bank tentu akan membawa kita pada Basel Accord II. Basel Accord II inilah yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia (BI) dalam mengatur dan memberikan petunjuk pada bank umum untuk menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi. Kini, bank-bank tengah berselancar pada penerapan manajemen risiko yang merupakan proses berkesinambungan serta memakan banyak pikiran, tenaga, dan uang. Sekali lagi, Basel Accord II merupakan pijakan bagi perbankan dalam penerapan manajemen risiko. Tapi, Basel Accord II dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Jangan lupa, pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lantas, bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank-bank syariah? Jika melongok sejarah penerapan manajemen risiko pada bank, BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio (CAR) pada bank sejak 1992--menjalankan rekomendasi Basel Accord I. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, ini tentu merupakan tantangan yang berat. Bank syariah pun akan sangat sulit mengikuti apa yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Kita semua mafhum, perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko sampai dengan hari ini. Operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Tapi, manajemen risiko, tidak boleh tidak, juga harus diimplementasikan oleh bank syariah kalau tidak mau hancur dihantam risiko. Memang sebuah tantangan yang tak ringan untuk dihadapi. Apa yang dapat dilakukan? Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvesional. Tentu saja disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan Basel Accord II. Cara ini juga diterapkan perbankan syariah. Saat ini, Islamic Financial Services Board (IFSB) tengah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada 15 Maret 2005, exposure draft yang pertama telah dipublikasikan. Dalam executive summary draft tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni, risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko lainnya jelas harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang menghantui bank syariah pun menjadi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Pendek kata, pola bagi hasil (profit sharing) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Belum lagi pembiayaan syariah yang bervariasi tentu memiliki karakteristik risiko yang tak kalah unik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk mencari teknik yang jitu dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvesional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tentu bisa diterapkan pada bank syariah. Beberapa di antaranya, gap analysis, maturity matching, internal rating system, dan risk adjusted return on capital (RAROC). Di sisi lain, bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang sudah tentu harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa membantali risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut. Survei yang dilakukan Islamic Development Bank (2001) terhadap 17 lembaga keuangan Islam dari 10 negara mengimplikasikan, risiko-risiko unik yang harus dihadapi bank syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvesional. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi menarik simpanan mereka jika bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvesional. Risiko unik inilah yang disebut dengan withdrawal risk. Lebih jauh, survei tersebut menyatakan, model pembiayaaan bagi hasil, seperti diminishing musyarakah, musyarakah, mudharabah, dan model jual-beli, seperti salam dan istisna, lebih berisiko ketimbang murabahah dan ijarah. Jika bicara mengenai manajemen risiko, tentu bank akan berhadapan dengan pemilihan instrumen finansial untuk membantali risiko. Tantangan lain bagi bank syariah adalah keterbatasan instrumen-instrumen finansial, seperti derivatif dan instrumen pasar uang, yang bisa digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko. Masalahnya, penggunaan instrumen-instrumen tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi kalangan perbankan syariah. Mereka harus dapat mengembangkan instrumen finansial yang sesuai dengan khasanah Islam. Apa mau dikata, penelitian-penelitian mengenai manajemen risiko dalam konteks bank syariah masih sangat terbatas. Tetapi, bukan berarti instrumen yang sesuai tidak bisa diciptakan. Kita lahir diberi akal dan pikiran. Jalan terbuka asal mau kerja keras dan kerja cerdas. Kembali pada konteks bank syariah lokal. Penerapan manajemen risiko sudah pasti harus dilakoni dengan sungguh-sungguh. Proses manajemen risiko dengan segala teknik yang digunakan harus dipahami oleh unit manajemen risiko bank-bank syariah. Karena BI dan IFSB mengacu pada aturan Basel Accord II, pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank syariah. Waktu tidak banyak, sedangkan tantangan segunung. Bank syariah perlu bergerak cepat untuk dapat berselancar di atas penerapan manajemen risiko yang berkualitas.
Penulis adalah akademisi, praktisi, pengamat keuangan, serta President Direktur Capital Institute

Zaim Saidi:
Bebas Bunga, Tak Berarti Bebas Riba

Ada keyakinan di kalangan umat Islam bahwa bank syariah tidak menjalankan sistem ribawi. Selain karena berpedoman pada tata cara syariah Islam, bank syariah juga dianggap tidak memberikan bunga, tapi bagi hasil. Nah, keyakinan dan pendapat itu dibantah oleh Zaim Saidi, Direktur PIRAC (Public Interest Riset and Advocacy Center), sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk kepentingan publik.
Ada keyakinan dikalangan umat Islam bahwa bank syariah tidak menjalankan sistem ribawi. Selain karena berpedoman pada tata cara syariah Islam, bank syariah juga dianggap tidak memberikan bunga, tapi bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Apalagi diperkuat oleh fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba, setelah Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rakornas MUI) di Jakarta, Selasa kemarin (16/12/2003).
Nah, keyakinan dan pendapat itu dibantah oleh Zaim Saidi, Direktur PIRAC (Public Interest Riset and Advocacy Center), sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk kepentingan publik. Menurut Zaim yang juga penulis buku-buku: Tidak Islaminya Bank Islam dana Melawan Dollar dengan Dinar, bank syariah mungkin bebas dari sistem bunga, tapi hampir mustahil terbebas dari sistem ribawi. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pemikirannya tersebut, Nong Darol Mahmada dari Kajian Islam Utan Kayu mewawancarainya Kamis (11/12/03). Berikut petikannya:
NONG DAROL MAHMAD (NONG): Mas Zaim, menurut Anda, apa yang melatarbelakangi munculnya unit-unit perbankan syariah?
ZAIM SAIDI (ZAIM): Penjelasannya bisa dengan cara yang sederhana. Di masyarakat Islam, memang ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan institusi perbankan yang dirasa aman secara spiritual, sebab selama ini perbankan konvensional dikenal sebagai lembaga ribawi. Lantas, bermunculanlah unit-unit perbankan syariah yang masih menginduk ke bank-bank konvensional. Hanya saja, dalam perkembangannya kemunculan unit-unit syariah itu dimanfaatkan juga oleh institusi perbankan biasa untuk mendongkrak sentimen nasabah. Jadi menurut saya, ini hanya trik marketing saja. Kalau kita lihat secara substansial, antara perbankan konvensional dan perbankan syariah memang tidak seratus persen sama. Tapi, 99,9 % sama saja.
NONG: Lantas, di mana letak perbedaan substansial antara bank konvensional dengan bank syariah selain label syariahnya?
ZAIM: Mungkin, problem yang mendasar adalah sistem atau lembaga finansial yang ada sekarang ini (bank-bank konvensional) dianggap sebagai lembaga ribawi. Uang yang ada di perbankan saat ini dianggap bercampur-campur dan tidak jelas stasus halal-haramnya. Uang itu bisa saja digunakan untuk kegiatan yang menurut kaum muslim dibolehkan atau tidak dibolehkan. Kita tidak tahu, apakah misalnya uang di situ dipakai untuk kegiatan judi, beternak babi, atau memproduksi minuman keras, dan lain sebagainya. Karena itu, tesis yang dikonseptualisasi di perbankan syariah adalah bagaimana membersihkan sistem perbankan dari dua unsur yang diharamkan itu.
NONG: Nah, apakah bank syariah berhasil menghilangkan dua unsur tersebut?
ZAIM: Dalam kenyataannya, tidak. Karena pada akhirnya, apa yang dikemukakan para konseptor bank syari’ah itu secara simpel akan berujung begini: bank syari’ah adalah bank yang bebas bunga, tapi tidak bebas dari riba. Jadi, pengertian riba ini yang tidak dimengerti secara benar. Kekeliruan pertama adalah mereduksi pengertian riba itu pada soal bunga saja. Dengan logika ini, kalau perbankan dikembangkan tanpa sistem bunga, pasti dia juga tanpa riba.
Padahal, riba dalam konteks sekarang ini sudah menjadi sebuah sistem kokoh yang menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Dalam konteks perbankan artinya uang beranak uang. Secara tradisional, riba terjadi kalau orang meminjamkan seribu rupiah misalnya, lalu minta kembalian menjadi seribu seratus. Nah, kalau itu dihilangkan, meminjam seribu tidak kembali seribu seratus, maka dianggap bebas riba. Padahal, kalau kita telaah secara mendalam, sebenarnya bunga yang dari seribu menjadi seribu seratus itu hanya jalan masuk ke dalam sistem ribawi.
NONG: Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sistem riba itu?
ZAIM: Bagi saya, sistem riba itu sama seperti segitiga sama kaki, yang unsurnya terdiri dari tiga hal. Pertama, bunga. Kedua, uang kertas atau paper money. Dan ketiga, kredit. Dengan tiga unsur ini, sebetulnya kredit inilah yang memungkinkan terciptanya uang yang sebetulnya tadi tidak ada. Dulu sebelum ada sistem bank, orang meminjam seratus akan kembali seratus, kecuali ditambahkan riba. Tapi sekarang, kalau seseorang mempunyai uang seratus milyar, dengan adanya bank, dia akan cenderung menaruhnya di bank. Dengan begitu, bank yang tadinya tidak punya apa-apa, tiba-tiba mempunyai uang seratus milyar. Dan biasanya, bank mempunyai liability karena dia harus membayar bunga kepada si penyimpan. Maka, masuk akal kalau dia pasti akan meminjamkan uang tersebut kepada orang lain.
Menurut aturannya, yang boleh dikeluarkan dari uang tadi hanya sembilan puluh persen saja, karena sebagian harus ditahan sebagian cadangan. Maka yang dipinjamkan ke pihak ketiga adalah 90 % saja. Nah, dari satu kali perjalanan uang ini saja, tiba-tiba dalam catatan buku terdapat uang sejumlah seratus tambah seratus tambah sembilan puluh atau sama dengan 290. Padahal, uang yang sebenarnya kan cuma 100. Sementara, yang 190 itu sebenarnya hanya ada di buku catatan; buku tabungan orang yang menyimpankan uangnya di bank tadi, dan ketika pihak ketiga meminjamnya dari bank.
Nah, dari 100 menjadi 290 itu, sebetulnya sudah merupakan suatu tambahan dari sesuatu yang tidak ada. Itu adalah riba. Dan perlu diingat, sistem pinjam-meminjam hanya bisa dilakukan karena adanya bunga. Memang, persoalan ini agak complicated. Tapi intinya, sistem banking yang ada ini, menciptakan uang karena adanya pinjam meminjam. Atau sistem operasionalnya kalau disederhanakan, pada dasarnya adalah sistim sewa-menyewa uang. Jadi, kita yang punya uang, menyewakan kepada suatu institusi yang bernama bank, dengan uang sebesar 10 %. Itulah yang kita kenal selama ini sebagai bunga.
NONG: Di dalam sistem perbankan kan tidak hanya menjalankan sistem sewa menyewa uang saja. Bagaimana dengan sistem transaksi yang lainnya?
ZAIM: Ini yang dicampuradukkan. Kalau di bank syari’ah ada pembedaan dua bentuk transaksi. Pertama, ada yang namanya mudlârabah atau profit-lost sharing, yakni sistem bagi hasil. Kedua, sistem yang disebut murâbahah atau sistem jual beli. Mereka mengklaim tidak mengenal sistem kredit, tidak mengenal sistem pinjam meminjam. Jadi, mereka hanya mengenal sistem bagi hasil dan jual beli. Tetapi kalau kita lihat ke dalam, secara de facto yang terjadi adalah kredit dengan bunga fix. Jadi seperti fix rate.
Jadi, kalau ada nasabah yang ingin beli motor, karena tidak punya uang, bank akan membelikan lebih dulu. Jadi, pihak bank yang membelinya lebih dulu, katakanlah seharga 10 juta. Lantas, harga motor itu bisa menjadi 15 juta dari pihak bank nantinya. Maka, kalau si nasabah oke, dia harus membayar 15 juga atas dasar kesepakatan. Kuncinya kan bersepakat. Nah, di situ yang menjadi soal adalah: kenapa harga motor yang 10 juta dijual seharga 15 juta? Jawabannya, karena pembayarannya dengan cara cicilan. Pertanyaaan berikutnya: kenapa kalau mencicil, harganya membengkak dari 10 juta menjadi 15 juta? Jawabannya, karena cicilannya memakan tempo 5 atau 10 tahun.
Jadi, di situ waktu menjadi satu-satunya faktor yang membuat harga jadi berubah. Dan sebetulnya, waktu yang dihargakan dengan uang, atau time value of money itulah yang bisa disebut riba.
NONG: Kalau mengikut logika Anda, bank syari’ah yang mengklaim diri luput dari unsur praktek ribawi, sebenarnya pada saat pelaksanaan terjebak dalam praktek ribawi juga?
ZAIM: Betul, karena penciptaan uang tidak berhenti pada titik itu saja. Memang, secara de jure di dalam akad, mereka mengatakan hanya menyelenggarakan proses jual-beli (murâbahah) atau sistem bagi hasil (mudlârabah) tadi. Tapi secara de facto, itu juga menciptakan sebentuk kredit atau hutang. Orang akhirnya berhutang, lalu menyicil, dan ketika menyicil itu terjadi beban tambahan. Dan itu sesungguhnya persis dengan praktek riba. Memang, mereka mengatakan bahwa mereka membeli dulu dan lantas dijual kepada nasabah dengan harga yang dibengkakkan, di-mark-up. Tapi tadi sudah saya katakan, satu-satunya dasar yang dipakai untuk mark-up itu adalah waktu; karena nasabah menyicil selama 5 atau sepuluh tahun. Dan ketika menghitung nilai tambahannya itu, sama saja dengan cost of money, bunga tambahan seperti bank biasa. Jadi, dasarnya adalah riba-riba juga.
Kedua. Yang sesungguhnya terjadi juga dalam sistem perbankan adalah praktek mencampuradukkan antara uang titipan dengan uang pinjaman. Pada dasarnya, sistem syari’ah memang tidak mengenal praktek pinjam meminjam. Nah, kalau kita menyimpan sesuatu seperti menitipkan sepatu di masjid, ketika sepatu itu harus diambil, dia kan harus ada. Jadi, sepatu tadi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain karena statusnya adalah barang titipan. Nah, dalam sistem perbankan dicampuradukkan saja antara uang yang dititipkan dengan uang yang dipinjamkan. Kalau uang itu statusnya dipinjamkan, memang si peminjam berhak memakainya untuk keperluan apapun, termasuk untuk dipinjamkan kepada orang lain. Tapi dalam sistem perbankan, status itu menjadi tidak jelas; siapa yang menitip dan siapa yang meminjam. Akhirnya, praktiknya berujung juga pada sewa menyewa uang dan menjadi kredit.
Di sini juga masih terdapat persoalan mendasar. Dalam prinsip bagi hasil, antara orang yang punya uang dengan yang memakai uang kan ada arrangement yang jelas: saya punya uang, anda punya tenaga, maka kita bekerja sama dalam prinsip bagi hasil. Nah, sekarang kita lihat apa yang diakui sebagai prinsip mudlârabah dalam sistem perbankan syari’ah. Ketika bank berhadapan dengan orang yang punya uang, dia mengaku sebagai pihak yang punya tenaga. Anda sebagai nasabah atau orang yang berpunya uang, maka mari kita bekerjasama. Nanti kalau ada hasilnya akan berbagi. Namun begitu kita pergi, lalu datang orang lain yang butuh uang. Maka bank bilang, “saya adalah pemilik uang. Anda butuh uang, dan mari kita berbagi hasil. Atau, bank menawarkan untuk membelikan sesuatu yang sudah di-mark-up. Anda lalu mesti membayar kembali kepada bank. Pertanyaannya adalah, uang siapa yang diberikan bank syariah kepada orang lain itu?
NONG: Apakah riba itu diharamkan karena prosedur transaksinya atau karena bunganya?
ZAIM: Karena alasan menindasnya. Sebab, riba itu sebagaimana yang kita terangkan tadi. Kalau Anda mula-mula meminjam seribu, dalam jangka satu tahun bisa menjadi seribu seratus. Dua tahun bisa menjadi seribu dua ratus. Tiga tahun seribu tiga ratus, dan seterusnya. Di situ ada unsur menindas orang yang meminjam. Orang meminjam pertamanya seribu, tapi dalam dua tahun bisa menjadi dua ribu.
NONG: Tapi Bung Zaim, apakah bisa dikatakan adil jika kini saya punya hutang dengan orang lain seribu rupiah untuk tempo setahun, tapi dalam kondisi moneter yang tidak stabil saya kembali membayar seribu rupiah dalam tempo setahun itu?
ZAIM: Di situ sebetulnya terkandung problem sistemiknya. Ini disebabkan kita menggunakan uang kertas yang kemudian secara integral masuk ke dalam sistem banking. Konsekuensinya, nilai uang itu bisa merosot. Sebab, kertas adalah kertas, karena tidak tidak punya nilai intrinstik, atau nilai pada dirinya sendiri. Mau Anda tulis angka satu juta, seratus ribu, pada ujungnya dia akan menjadi zero, nol. Karena itu, dalam tradisi Islam, mata uang yang digunakan adalah emas dan perak yang tidak pernah merosot nilai intrinstiknya.
NONG: Ada sebuah cerita yang biasanya menjadi rujukan dalam pinjam meminjam. Konon pernah Nabi Muhammad berhutang onta berumur dua tahun. Lalu, ketika mengembalikan hutang tersebut, beliau memberikan onta berumur empat tahun. Sahabat lalu bertanya, “lho, kok dibayar pakai unta empat tahun?” Nabi menjawab, “khiyârukum ahsanukum qadlân.” Sebaik-baiknya penghutang adalah yang terbaik dalam pengembalian hutangnya. Nah, bagaimana posisi sikap Nabi ini dalam konsep perbankan modern?
ZAIM: Itu bisa diterjemahkan bahwa orang yang meminjam yang harus tahu diri. Orang yang dipinjamkan sesuatu, boleh menetapkan berapa dia harus mengembalikan pinjamannya dan menambahkan dari yang dia pinjam. Orang yang meminjam sebaiknya memberikan bonus atas pinjamannya. Nah, dalam konteks perbankan, itu tidak diterjemahkan seperti perilaku Nabi tadi. Lantas, diterjemahkan menjadi penetapan persenan yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam. Itu yang saya maksud menindas.
Selama ini, yang sering diperdebatkan juga adalah seberapa besar kecilnya persentase bunga itu. Jadi, riba dipahami sebagai konsep yang relatif. Satu persen misalnya, dianggap bukan riba, kalau sepuluh persen baru terhitung riba. Tapi orang lupa bahwa dalam sistem banking sekarang, satu persen itu dalam hitungan sekian tahun akan beranak menjadi menjadi seratus persen.
NONG: Pandangan Anda radikal sekali, tapi nyaris utopis untuk kondisi sekarang. Soalnya, apakah mungkin kita keluar dari jebakan sistem perbankan yang ada? Sebab, jika mengikut jalan pikiran Anda, nyaris tidak ada sistem perbankan yang bisa dibenarkan dalam Islam.
ZAIM: Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa meski babi haram, karena banyak orang yang memakan, maka babi tidak haram. Analogi ini sama saja dengan dunia perbankan. Meski bunga bank haram dan banyak orang yang memanfaatkannya, dia menjadi tidak haram. Jadi, posisi itu yang mesti dijelaskan betul. Sebetulnya, kalau menurut syari’ah betul, maka kita tidak butuh institusi perbankan. Sebab, mekanisme bagi hasil yang diklaim murni bersyariat itu, hakikatnya tidak membutuhkan dunia perbankan. Sebab esensinya, ketika ada seorang yang punya uang bertemu dengan orang yang tidak punya uang tapi punya tenaga, mereka bisa secara personal bekerja sama dan berbagi hasil. Hubungannya bisa bersifat personal saja, tidak institusional.
NONG: Artinya Anda ingin mengatakan bahwa pembicaraan tentang bank tidak absah dengan menggunakan embel-embel syari’ah?
ZAIM: Betul. Sebab, implikasinya cukup luas. Ketika kita menggunakan sistem banking, baik uang yang di bawah bantal, dari kampung-kampung dan kecamatan sekalipun akan terbawa ke Jakarta. Lalu di tarik ke atas lagi; ke Paris, London dan lain sebagainya. Dan dalam ekonomi Islam, uang bersifat lokal dan seharusnya tertahan di lokasi tertentu.
Nah, kalau bentuknya produk bank syariah itu adalah bagi hasil, maka uangnya tidak perlu berputar melalui bank, tapi di sektor ekonomi riil. Jadi, inti pembicaraan kita ini adalah: sistem banking adalah apa yang dikenal sebagai financial economy, ekonomi uang. Jadi, permainan kertas dan angka-angka. Sementara, sistem bagi hasil adalah ekonomi yang riil, mungkin dagang. Karena itu, dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa riba diharamkan sementara perdagangan dihalalkan. Kira-kira, zaman sekarang ayat itu bisa berbunyi: “diharamkan atas kamu bank dan dihalalkan mekanisme bagi hasil”. Menurut saya, ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba, sebetulnya itu juga kurang jelas dan kurang radikal. Yang jelas adalah semua bank termasuk bank syariah adalah sistem ribawi. []
Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=466

Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil

Ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, Msc

Ada beberapa dampak yang timbul dari peningkatan prosentase pembiayaan melalui pola mudarabah dan musyarakah. Pertama, akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin unjuk gigi dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain meningkatnya jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan. Bahkan, pasca fatwa haramnya hukum bunga bank yang dikeluarkan MUI akhir 2003, kalangan perbankan syariah sempat mengalami over likuiditas hingga mencapai 300 miliar rupiah beberapa waktu lalu, sehingga diperlukan solusi penyalurannya. Indikator lainnya adalah tingkat bagi hasil bank syariah yang nilainya lebih besar daripada tingkat suku bunga yang berlaku. Saat ini prosentase bagi hasil bank syariah mencapai kisaran delapan hingga sembilan persen, masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang mencapai lima hingga enam persen. Tentu saja hal ini menunjukkan performansi bank syariah yang lebih baik. Tinggal bagaimana sekarang kalangan perbankan syariah meningkatkan kualitas kinerjanya dengan tetap memperhatikan berbagai kelemahan yang harus segera diperbaiki. Kelemahan Bank Syariah Disamping berbagai kemajuan yang telah diperoleh, kalangan perbankan syariah juga perlu memperhatikan berbagai kelemahan yang timbul. Kelemahan yang pertama adalah pembiayaan bank syariah cenderung menggunakan skema pembiayaan murabahah dan ijarah sebagai mode utamanya. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah masih minimnya pola pembiayaan yang mengarah kepada investasi di sektor riil, padahal pengembangan sektor riil akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada pihak bank untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian bank pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru, yang telah ditambah dengan marjin yang disepakati kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan bank syariah lebih dititikberatkan melalui skema murabahah. Bahkan kalau kita bandingkan, ternyata bank-bank Islam papan atas dunia, juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai skema pembiayaan yang utama. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, dimana kalau dirata-ratakan, skema murabahahnya mencapai prosentase 70 persen. Mengapa penulis mengatakan ini adalah sebuah kelemahan? Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, skema murabahah, dan juga ijarah, sesungguhnya merupakan fixed return modes, dimana kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara prinsipil antara bank Islam dan bank konvensional diantaranya adalah terletak pada prinsip risk-profit sharing-nya. Skema murabahah adalah skema yang cenderung “tidak beresiko�. Alasan kedua adalah murabahah cenderung menambah bahan bakar kepada kemungkinan terjadinya inflasi, dimana harga komoditas barang cenderung meningkat. Kemudian alasan selanjutnya adalah skema murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa. Menurut penulis, skema murabahah seharusnya menjadi skema penunjang untuk meng-cover pola mudarabah dan musyarakah. Artinya, segala hal yang tidak dapat ditangani oleh skema mudarabah / musyarakah, maka dapat diatasi dengan skema murabahah. Sedangkan kelemahan yang kedua adalah terkait dengan investasi di sektor riil, dimana kalangan perbankan syariah belum memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini. Padahal kita mengenal skema pembiayaan yang lain, yaitu mudarabah dan musyarakah. Jika kita cermati, maka umat dan bangsa ini membutuhkan investasi pada output-producing sector, dimana hal tersebut akan memberikan efek yang luar biasa. Kita membutuhkan pembukaan lapangan kerja untuk menyerap pengangguran yang mayoritasnya adalah umat Islam. Kita membutuhkan didirikannya industri-industri dan pabrik-pabrik baru yang memungkinkan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Geliat sektor riil ini harus menjadi perhatian dan concern kita bersama. Dalam hal ini, penulis berpendapat sudah saatnya kalangan perbankan syariah memberikan perhatian lebih pada pola pembiayaan selain murabahah, yaitu dengan meningkatkan prosentase pembiayaan melalui skema mudarabah dan musyarakah. Perbankan syariah membutuhkan suatu investment modes yang berdasarkan pada risk-return modes. Untuk menghindari kerugian, maka bank syariah perlu melakukan beberapa langkah, yaitu : diversifikasi portofolio; evaluasi mendalam dan hati-hati terhadap proyek yang akan dibiayai; dan menelusuri dan menganalisis latar belakang klien yang akan mendapatkan pembiayaan. Tetapi meski demikian, hingga saat ini sepanjang pengetahuan penulis, belum ada satu bank Islam pun yang mengalami pailit dan kebangkrutan. Berbeda dengan bank konvensional yang banyak mengalami kegagalan dan kebangkrutan dalam perjalanannya. Dampak Pola Mudarabah dan Musyarakah Ada beberapa dampak yang timbul dari peningkatan prosentase pembiayaan melalui pola mudarabah dan musyarakah. Pertama, akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi nasabah. Nasabah akan memiliki 2 pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara expected rate of return yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, dimana selama ini fakta telah membuktikan, bahwa ternyata rate of return bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan interest rate yang berlaku pada bank konvensional. Sehingga ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah. Dampak yang ketiga adalah akan mendorong tumbuhnya pengusaha / investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. Inovasi adalah kata kunci didalam memenangkan persaingan global. Dampak selanjutnya adalah dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (asset-based). Artinya, bank syariah adalah institusi yang berbasis produksi (production-based). Bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil dan bukan mengandalkan pada kertas kerja semata. Sementara di sisi lain, bank konvensional hanya bertransaksi berdasarkan paper work dan dokumen semata, kemudian membebankan bunga dengan prosentase tertentu kepada calon investor. Pola pembiayaan mudarabah dan musyarakah adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan pun dapat diminamilisir karena balance sheet perusahaan relatif stabil. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai mudarib, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksikan sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Maksudnya, keadaan tersebut terjadi secara tidak sengaja dan diluar batas kemampuan. Dengan demikian, semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai rabbul maal. Selanjutnya, pola mudarabah dan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas yang saat ini terjadi. Menurut penulis, kondisi overlikuiditas ini harus disiasati dengan menyalurkannya pada sektor usaha riil. Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa bank syariah perlu menggarap sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan skema mudarabah dan musyarakah. Dengan demikian, insya Allah, perbankan syariah dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian nasional yang masih terpuruk ini. Wallahu’alam. *Penulis adalah Dosen FEM IPB dan Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Islam I I U Pakistan

Nursanita Nasution, SE., ME., Anggota Komisi XI DPR
Kalangan Nonmuslim Juga Dukung Perbankan Syariah

Fraksi-PKS Online:
Sejak disahkannya Undang Undang Nomor 10/1998 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah mengalami perkembangan yang pesat. Namun, pesatnya perkembangan syariah tidak sebanding dengan infrastruktur perbankan syariah yang disiapkan pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI dari FPKS Nursanita Nasution mengemukakan, perlunya perlakuan yang sama antara bank-bank konvensional dengan bank syariah. "Kita ingin diperlakukan sama dengan bank konvensional. Misalnya setoran haji agar masuk ke Bank Syariah," ujar Nursanita saat dengar pendapat dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), di Kantor FPKS, Jumat (24/02).
Nursanita mencontohkan, selama ini jamaah haji yang akan menyetorkan uangnya hanya diarahkan ke bank syariah haji milik bank konvensional. Seharusnya, kata Nursanita, harus ada kebijakan agar jamaah haji menyetorkan uangnya ke bank-bank syariah. "Bagaimana manajemen pengelolaanya, itu yang perlu diatur," terangnya.
Hal lain, kata Nursanita, yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) tentang perbankan syariah. Dirinya mengaku telah menanyakan hal tersebut kepada pihak BI. Berapa dana yang dialokasikan BI untuk mensosialisasikan perbankan syariah. "Kalau dana untuk sosialisasi uang palsu sangat besar. Padahal semua juga sudah tahu," tukasnya.
Komisi XI DPR, tuturnya, sebenarnya mendukung perbankan syariah. Katanya," Bahkan dari PDS (Partai Damai Sejahtera) menanyakan apakah nonmuslim bisa menabung di Bank Syariah."
Nursanita juga menyatakan perlunya peranan Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI). Dia membandingkan dengan peranan yang selama ini dijalankan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSNI). Menurutnya, BSBI tidak efektif dalam menjalankan peranannya sebagai pengontrol BI.
"DPR telah memberi hak untuk mengontrol BI, tapi realitanya tidak jalan. Perlu juga didorong agar Dewan Syariah Nasional dapat berperan," tandas Nursanita.
Selain itu, dia juga menyatakan perlunya aturan tentang segala hal yang menyangkut perekonomian Islam. Dicontohkannya, adanya keinginan untuk membuat undang-undang tentang asuransi syariah, obligasi syariah, dan oblogasi syariah.' Jadi seluruh hal terkait ekonomi Islam bisa dikembangkan," kata Nursanita.(mca)

Pengirim: Moses Caesar Assa Update: 01/03/2006
Oleh: Hartono

Bank Islam sebenar-benarnya


Koran Tempo 11/07/2003. "Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, dikurangi bunga, ditambah jilbab," seorang mantan pejabat Bank Indonesia pernah berkelakar. Mungkin pendukung bank syariah berkuping merah mendengarnya, tapi sebenarnya lelucon ini masih sangat sopan. Kenyataannya, bank syariah saat ini bukan bank yang "bebas bunga". Lawakan yang lebih lucu sekaligus akurat adalah "bank syariah mirip bank biasa, ditambah jilbab". Meskipun terdengar nyinyir, inilah tantangan bank syariah yang sebenarnya: bagaimana membuat bank syariah lebih fokus pada pembiayaan bagi hasil dan berjangka panjang, pada sektor-sektor yang berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua ini jadi sangat relevan ketika pekan lalu Bank Indonesia meminta perbankan syariah meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Bagaimanapun, keunggulan khas perbankan syariah, seperti sering dibanggakan, adalah pembiayaan bagi hasil yang katanya lebih hebat ketimbang kredit bank konvensional dan pada saat yang sama juga lebih adil dan efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Masalahnya, idealisme belok kanan, prakteknya belok kiri. Porsi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah masih rendah. Produk mudarabah dan musyarakah yang merupakan equity financing berprinsip bagi hasil hanya sekitar 15 persen dari total pembiayaan perbankan syariah. Porsi murabahah yang juga dikenal dengan mark-up financing dan sangat mirip dengan kredit bank konvensional (selanjutnya akan disebut kontrak utang) masih sangat dominan, sekitar 70 persen. Neraca Bank Syariah Mandiri per Desember 2002, misalnya, lebih dramatis lagi bercerita. Dari Rp 1,6 triliun aset BSM, kurang dari Rp 50 miliar yang berupa kontrak bagi hasil. Di sisi lain, hampir Rp 1 triliun adalah murabahah yang mirip kredit bank biasa. Tiga ratusan miliar lainnya dititipkan di Bank Indonesia dalam bentuk Wadiah, padanan SBI-nya perbankan syariah. Dominasi kontrak utang seperti murabahah ini bukan unik perbankan syariah Indonesia, tapi juga merupakan karakter umum bank syariah di banyak negara muslim lainnya. Menurut Aggarwal dan Yousef di Journal of Money, Credit, and Banking volume pertama 2000, sekitar setengah dari pembiayaan bank syariah dunia pada 1994-1995 adalah kontrak utang. Makin besar bank syariahnya, ada kecenderungan kontrak utang makin dominan. Faisal Islamic Bank di Mesir, yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di dunia dan bank terbesar keenam di Mesir pada 1990-an, adalah contoh ekstrem dominasi kontrak utang. Pertama, lebih dari sepertiga aset bank ini ditanamkan di luar negeri dalam obligasi yang aman berbasis bunga. Kedua, dari aset yang disimpan di dalam negeri, hampir setengahnya dititipkan di bank sentral. Secara keseluruhan hanya sekitar sepertiga aset yang disalurkan kembali ke sektor riil di dalam negeri. Ketiga, dari seluruh aset yang disalurkan untuk pembiayaan dalam negeri, 90 persen merupakan kontrak utang, hanya sekitar 3 persen yang kontrak bagi hasil. Aggarwal dan Yousef juga tak melihat bukti kuat bank syariah membiayai investasi jangka panjang secara signifikan seperti diinginkan pendukung bank syariah. Menurut sebuah survei pada 1990-an, hampir 60 persen pembiayaan bank syariah berjangka waktu kurang dari setahun, hanya 2-3 persen yang berjangka waktu 1-5 tahun, sedangkan sisanya sebagian besar ditanamkan di bank sentral atau bank lain. Di samping itu, bukti preferensi bank syariah pada sektor industri dan pertanian yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan di negara berkembang tidak konsisten. Sebagian survei mengindikasikan alokasi pembiayaan yang cenderung berimbang, sedangkan survei lain menunjukkan bank syariah terutama menyalurkan pembiayaan ke sektor jasa dan perdagangan. Sekalipun perilaku bank syariah belum seperti yang diharapkan, bank syariah tak bisa sepenuhnya disalahkan. Bank syariah berada di lingkungan bisnis yang dijangkiti masalah informasi ekonomi yang parah, dan bank syariah tentu saja terpaksa berespons secara rasional. Masalah adverse selection, misalnya. Pengusaha dengan proyek dengan keuntungan tinggi cenderung mendatangi bank konvensional. Kalau ke bank syariah, mereka akan memilih kontrak utang sederhana seperti murabahah. Akibatnya, produk bagi hasil bank syariah seperti mudarabah dan musyarakah mungkin terutama diminati oleh pengusaha dengan proyek berkeuntungan rendah. Untuk menghindari kerugian di lingkungan bisnis yang dijangkiti adverse selection, bank syariah terpaksa mengutamakan kontrak utang seperti murabahah. Kalaupun menyetujui kontrak bagi hasil, harus dipelajari dengan sangat hati-hati. Belum lagi masalah moral hazard. Tak semua pengusaha jujur. Bank juga tak mudah menilai laporan keuangan mana yang benar dan mana yang dimanipulasi untuk kepentingan pengusaha. Banyak pengusaha juga mungkin tak mau berterus terang tentang kondisi keuangan perusahaannya karena mereka tak mau laporan keuangannya mampir di atas meja petugas pajak. Secara teoretis, makin parah masalah adverse selection dan moral hazard suatu ekonomi, makin dominan kontrak utang dibanding kontrak bagi hasil. Sialnya bagi perbankan syariah, negara-negara muslim, seperti negara berkembang pada umumnya, termasuk negara yang paling korup di dunia. Indonesia sendiri sering jadi salah satu pemuncaknya. Institusi dan penegakan hukum lemah; kebijakan pemerintah juga sering tidak konsisten dan menjadi arena perburuan rente. Jadi, kalau niat Bank Indonesia ingin segera terwujud--perbankan syariah lebih mengutamakan kontrak bagi hasil--tantangannya sangat besar. Pada tataran teologis, keharaman kontrak utang seperti murabahah, atau bahkan suku bunga bank konvensional, masih kontroversial. Sementara kontroversi berlangsung, biarkan bank syariah dan bank konvensional berkompetisi satu sama lain, membuktikan diri mana yang paling baik bagi ekonomi Indonesia saat ini. Kalau bank syariah fokus pada pembiayaan bagi hasil seperti diinginkan Bank Indonesia, mungkin ada baiknya. Bank konvensional dan bank syariah tidak sekadar berkompetisi, tapi juga saling melengkapi. Bank syariah menyediakan produk bagi hasil yang tidak ditawarkan oleh perbankan konvensional. Tambahan lagi, bank syariah menyediakan pembiayaan yang sejalan dengan keyakinan agama sebagian muslim. Pada tataran praktis, pemerintah mutlak perlu meningkatkan kualitas lingkungan bisnis kalau ingin institusi bagi hasil seperti bank syariah berkembang. Karena itu, tak bisa dilakukan dalam semalam, bank syariah perlu mencari inovasi finansial yang bisa mengatasi masalah adverse selection dan moral hazard ini sehingga kontrak bagi hasil tetap layak di lingkungan bisnis yang korup seperti di Indonesia sekalipun. Tak mudah, memang. Tapi hanya dengan begitu bank syariah menjadi bank bagi hasil yang sebenar-benarnya dan berkontribusi besar bagi ekonomi Indonesia seperti sering dijanjikan.

Mengenal Produk Pembiayaan Bank Syariah

SAAT ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan pangsa pasar total aset perbankan syariah, dari hanya 0.2% pada tahun 2000 menjadi 1.3% pada Maret 2005. Sesuai dengan cetak biru Bank Indonesia mengenai perbankan syariah, pada tahun 2011 diproyeksikan perbankan syariah akan memiliki pangsa pasar sebesar 9.1%.
Perlu diketahui, produk-produk perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi, siapa pun dapat menjadi nasabah Bank Syariah sepanjang dapat mengikuti persyaratan yang ada. Disebut syariah, karena praktik dan produk-produk serta jasa-jasa perbankan yang ditawarkan, disesuaikan dengan hukum Islam. Sehingga, sebenarnya perbankan syariah merupakan salah satu alternatif bagi kita semua untuk menyimpan uang (investasi) maupun melakukan pembiayaan/pinjaman. Hal ini terbukti dari lebih tingginya pangsa pasar penyaluran kredit melalui konsep syariah secara relatif yakni 2,13% dibandingkan dengan pangsa pasar total aset yang hanya 1,3% dari seluruh total perbankan di Indonesia. Informasi terakhir, terdapat 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah, dan 89 BPR syariah yang dapat melayani jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia.
Pada prinsipnya, produk pembiayaan perbankan syariah dapat digolongkan menjadi 4 yakni:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli2. Pembiayaan dengan prinsip sewa3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap
Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Jenis-jenisnya sebagai berikut:
- Pembiayaan Murabahah, adalah transaksi jual beli di mana Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Contoh bila Pak Badu membutuhkan mesin parut kelapa dengan pembiayaan murabahah maka proses singkatnya adalah sebagai berikut; Katakan harga beli mesin parut kelapa Rp. 1 juta dan sesuai kesepakatan, Bank Syariah meminta keuntungan sebesar 20% maka harga jualnya menjadi Rp 1,2 juta (1 juta + 20% X 1 juta) . Disepakati bahwa utang sebesar Rp 1,2 juta akan dilunasi selama 12 bulan (1 tahun) sehingga cicilan tetap Pak Badu kepada Bank Syariah tersebut adalah Rp 1,2 juta : 12 bulan = Rp. 100 ribu per bulan. Contoh sederhana ini adalah menghilangkan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPn), karena sebenarnya transaksi murabahah kurang dapat bersaing dengan cara konvensional (non syariah). Mengapa, karena terjadi perhitungan PPn 2 kali, pada saat bank membeli dari pemasok maka bank membeli dengan harga beli + PPn 10% dan kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan ditambah PPn lagi sehingga dalam hal ini nasabah akan kena 2 kali PPn. Oleh karena itu, saat ini sedang disiapkan peraturan perpajakan untuk dapat menghapuskan ketentuan penerapan PPn agar disamakan dengan perlakuan yang diterima oleh bank konvensional ketika melakukan pembiayaan sejenis. Diharapkan, pada tahun 2006 aturan tersebut dapat diterapkan sehingga Bank Syariah dapat bersaing secara sehat dengan bank konvensional dan tentunya masyarakat juga yang akan diuntungkan dengan pilihan pembiayaan yang semakin banyak.
- Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Contohnya petani tembakau membutuhkan uang saat ini sedangkan panen belum tiba, maka petani tersebut dapat meminta kepada Bank Syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya Bank Syariah akan menerapkan persentase keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. Contoh lainnya, petani tembakau ingin menjual hasil panennya 2 bulan mendatang kepada pedagang. Dalam hal ini katakan pedagang belum memiliki uang. Maka kedua pihak tersebut dapat pergi ke Bank Syariah dan mengajukan pembiayaan salam. Bank Syariah akan memberikan uang tunai kepada petani tembakau dan pedagang tersebut memiliki utang kepada Bank Syariah dan sesuai dengan kesepakatan akan dicicil dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase keuntungan yang disepakati.
- Pembiayaan Istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun pembayaran oleh Bank Syariah dilakukan secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Contoh, Pak Badu ingin membangun ruko di atas tanah yang dimilikinya maka Pak Badu melakukan transaksi jual beli kepada Bank Syariah. Bank Syariah akan menetapkan harga jual ruko yang akan dibangun tersebut kepada Pak Badu dan Pak Badu harus mencicil sampai dengan lunas berdasarkan kesepakatan. Bank Syariah juga akan menunjuk kontraktor yang akan membangun ruko tersebut dan membayar kontraktor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati sampai bangunan ruko tersebut selesai dikerjakan.
Pembiayaan dengan prinsip sewa
Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) sebenarnya mirip dengan pembiayaan prinsip jual beli, hanya, objeknya dapat berupa manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan, wajib mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang atau jasa maka wajib memelihara barang yang disewa. Sebenarnya banyak variasi transaksi ijarah, namun kali ini akan dijelaskan prinsipnya saja. Contohnya Pak Badu ingin menyewa mobil untuk setahun. Maka Pak Badu dapat mengajukan pembiayaan ijarah ke Bank Syariah. Setelah Pak Badu menyetujui syarat dari Bank Syariah mengenai jenis mobil, tarif sewa, periode sewa, dan biaya pemeliharaan maka setelah akad atau perjanjian ditandatangani, Bank Syariah akan membeli atau menyewa mobil kepada pemilik mobil (pedagang, show room dll.) dan menyerahkan mobil tersebut kepada Pak Badu untuk digunakan sampai dengan masa sewa berakhir.
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :
- Pembiayaan Musyarakah, dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- Pembiayaan Mudharabah, hampir mirip dengan pembiayaan mudharabah hanya dalam hal ini Bank Syariah akan membiayai 100% kebutuhan dana dari projek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan projek/usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari projek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan prinsip akad pelengkap
Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :
- Anjak Piutang (Hiwalah) adalah pengalihan piutang nasabah kepada Bank Syariah. Misalnya pemasok bahan baku kepada pabrik tertentu, dimana pemasok dibayar secara kredit oleh pabrik maka pemasok tersebut dapat meminta kepada Bank Syariah untuk membayar tunai sejumlah piutang dimaksud dan selanjutnya Bank Syariah yang akan menagih kepada pabrik sesuai dengan termin pembayaran yang ada. Tentunya Bank Syariah akan membebankan biaya jasa kepada pemasok tersebut.
- Gadai (Rahn)adalah transaksi gadai di mana seseorang yang membutuhkan dana dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan tersebut dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebankan biaya jasa gadai sesuai dengan kesepakatan.
- Garansi Bank (Kafalah). Bila nasabah membutuhkan garansi Bank Syariah untuk melakukan pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk membuka garansi Bank Syariah.
- Perwakilan (Wakalah) adalah bila nasabah meminta kepada Bank Syariah untuk mewakili dirinya melakukan jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang, inkaso, Letter of Credit, dan lain-lain. Tentunya Bank Syariah akan membebankan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan
Demikian sekilas mengenai produk-produk pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan dapat menjadi salah satu alternatif bagi kita, agar usaha dapat semakin berkembang sesuai dengan harapan. Semoga bermanfaat !***

0 Comments:

Post a Comment

<< Home